Banjir Bandang Indonesia: Dialektika Ontologi Sains dan Krisis Ekologis

Banjir Bandang Indonesia: Dialektika Ontologi Sains dan Krisis Ekologis

Pendahuluan

Vidio 1. Tragedi Banjir bandang di Sumatra November 2025

Tragedi banjir bandang yang melanda Sumatera pada November 2025 menewaskan lebih dari 900 jiwa di tiga provinsi, menjadi peringatan keras bahwa bencana hidrometeorologi di Indonesia bukan sekadar fenomena alam semata. Peneliti UGM menyatakan bahwa banjir tersebut merupakan akumulasi "dosa ekologis" jangka panjang di hulu daerah aliran sungai, dengan cuaca ekstrem hanya sebagai pemicu. Ketika sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh, pertanyaan fundamental muncul apakah yang sebenarnya telah terjadi pada relasi ontologis antara manusia, alam, dan sistem produksi ekonomi kita?

Artikel ini mengeksplorasi dimensi filosofis-saintifik dari krisis ekologis yang melatarbelakangi bencana banjir bandang, khususnya melalui lensa ontologi sains. Dengan mengintegrasikan data empiris, analisis hidrologi, dan refleksi filosofis, tulisan ini berupaya membongkar akar ontologis dari transformasi hutan menjadi monokultur industri yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem.

Ontologi Sains: Memahami Realitas Ekosistem Hutan

Ontologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan dan struktur realitas, memberikan kerangka penting untuk memahami krisis ekologis kontemporer. Dalam konteks sains ekologi, ontologi mempertanyakan apakah hakikat hutan? Bagaimana entitas-entitas dalam ekosistem saling berelasi? Dan apakah implikasi ketika relasi ontologis ini diubah secara fundamental?

Gambar 1. Gelondongan kayu yang terbawa banjir

Hutan sebagai Entitas Relasional

Dari perspektif ontologi sains, hutan bukanlah sekadar kumpulan pohon yang berdiri terpisah, melainkan suatu sistem relasional kompleks di mana setiap entitas pohon, tanah, air, mikroorganisme, fauna saling bergantung dan membentuk jaringan interdependensi. Filsuf lingkungan Arne Naess mengembangkan konsep "deep ecology" yang menekankan bahwa organisme dan lingkungannya merupakan satu kesatuan ontologis yang tidak dapat dipisahkan.

Gambar 2. Hutan Sumatra

Penelitian hidrologi menunjukkan bahwa hutan tropis mampu menahan dan menampung air hujan di tajuk mencapai 15-35% dari total curah hujan. Fungsi intersepsi, infiltrasi, dan evapotranspirasi ini bukan sekadar proses mekanis, tetapi merupakan manifestasi dari relasi ontologis antara vegetasi dan siklus hidrologi. Akar pohon yang membentuk jaringan kompleks di dalam tanah menciptakan porositas yang memungkinkan air terserap, sementara kanopi hutan memperlambat laju jatuhnya air hujan ke permukaan tanah.

Perubahan Ontologis: Dari Hutan ke Monokultur

Ketika hutan alami ditransformasi menjadi perkebunan monokultur, terjadi pergeseran ontologis fundamental. Studi menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi pendorong tunggal terbesar deforestasi di Indonesia, mengakibatkan 23% dari total deforestasi nasional antara 2001-2016. Transformasi ini bukan hanya perubahan jenis vegetasi, tetapi penggantian sistem ekologi kompleks dengan struktur produksi industri yang reduktif.

Ahli hidrologi menjelaskan bahwa ketika hutan diganti perkebunan, peran intersepsi, infiltrasi dan evapotranspirasi hilang karena lapisan tanah kehilangan porositas akibat hilangnya jaringan akar, sehingga mayoritas hujan menjadi limpasan permukaan yang langsung mengalir deras ke hilir. Secara ontologis, ini berarti penghancuran relasi-relasi ekologis yang telah berevolusi selama jutaan tahun, digantikan dengan logika ekonomi linear input (bibit sawit), proses (ekstraksi), dan output (minyak sawit).

Deforestasi Sistemik: Data dan Fakta Empiris

Magnitude Deforestasi di Indonesia

Data menunjukkan Sumatera Barat kehilangan 740.000 hektare tutupan hutan primer dan sekunder dalam kurun 2001-2024. Pada tahun 2024 saja, deforestasi di sana mencapai 32.000 hektare. Di tingkat nasional, pola serupa terlihat di seluruh Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit mencakup sepertiga atau 3 juta hektare dari total hilangnya hutan primer Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Meski deforestasi untuk kelapa sawit industri menurun menjadi 32.406 hektare per tahun pada 2018-2022, namun tren ini berbalik pada 2023, dengan perluasan kelapa sawit mengubah hutan seluas 30.000 hektare, naik 36% dibanding 2022. Kenaikan deforestasi terutama terjadi di rawa gambut, dengan 10.787 hektare dikonversi menjadi kelapa sawit, naik 17% dari tahun sebelumnya.

Struktur Kepemilikan dan Implikasi Sosiologis

Data menunjukkan 92% lahan perkebunan dikuasai korporasi, sementara masyarakat hanya memperoleh 8%. Ketimpangan ini mengungkapkan bahwa transformasi ontologis hutan bukan proses natural, melainkan hasil dari struktur kekuasaan ekonomi-politik. Luas konsesi perkebunan kelapa sawit mencapai 17,1567 juta hektare, atau 20,9 juta hektare jika memasukkan konsesi yang tumpang tindih.

Mekanisme Kausal: Dari Deforestasi ke Banjir Bandang

Hilangnya Fungsi Hidrologis Hutan

Relasi kausal antara deforestasi dan banjir bandang dapat dijelaskan melalui mekanisme saintifik.

Gambar 3. Akar pohon Hutan

Pertama, kehilangan kapasitas intersepsi. Hutan primer dengan kanopi berlapis dapat menahan hingga 35% air hujan sebelum mencapai tanah. Ketika digantikan monokultur sawit dengan struktur tajuk uniform, kapasitas ini berkurang drastis. Air hujan yang sebelumnya terdistribusi perlahan, kini langsung menghantam permukaan tanah.

Kedua, degradasi struktur tanah. Sistem perakaran pohon hutan menciptakan porositas tanah yang memungkinkan infiltrasi air. Tanpa jaringan akar kompleks ini, tanah menjadi padat dan impermeabel. Akibatnya, air tidak terserap ke dalam tanah tetapi menjadi aliran permukaan (surface runoff) yang langsung menuju sungai.

Ketiga, perubahan rezim aliran. Dalam ekosistem hutan utuh, air yang terserap ke dalam tanah akan dilepaskan secara gradual sebagai aliran dasar (baseflow) yang menjaga debit sungai tetap stabil. Ketika fungsi ini hilang, pola aliran menjadi ekstrem yang mengakibatkan banjir besar saat hujan, kekeringan saat kemarau.

Keempat, peningkatan erosi dan sedimentasi. Pada kondisi ekstrem, material berupa tanah, batu, dan batang pohon terbawa longsor dan tertimbun di badan sungai menciptakan bendungan alami yang akhirnya jebol menyebabkan banjir bandang. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi mengurangi kapasitas tampung sungai.

Peran Cuaca Ekstrem sebagai Trigger

BMKG mencatat curah hujan harian melebihi 300 milimeter di beberapa wilayah Sumatera Utara pada puncak kejadian, dipicu oleh dinamika atmosfer luar biasa termasuk Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka akhir November 2025. Namun, cuaca ekstrem bukanlah penyebab tunggal. Peneliti menegaskan bahwa cuaca ekstrem hanya pemicu awal, sementara dampak destruktif sangat diperburuk oleh lemahnya pertahanan alami di hulu daerah aliran sungai.

Analoginya seperti menembakkan pistol yang sudah terisi peluru. Cuaca ekstrem adalah pelatuk, tetapi deforestasi adalah pelurunya. Tanpa peluru (degradasi ekosistem), menarik pelatuk (curah hujan tinggi) tidak akan menghasilkan ledakan dahsyat.

Kritik Ontologi: Reduksi Alam sebagai Sumber Daya

Paradigma Antroposentris dan Instrumentalisasi Alam

Filsuf Heidegger dalam esainya "The Question Concerning Technology" mengkritik modernitas yang memandang alam sebagai "standing reserve" (Bestand) cadangan yang siap dieksploitasi. Dalam paradigma ini, hutan tidak lagi dilihat sebagai entitas dengan nilai intrinsik, melainkan reduksi menjadi "kayu" (komoditas) atau "lahan potensial" untuk perkebunan.

Transformasi ontologis in
i termanifestasi dalam kebijakan dan retorika politik. Pernyataan kontroversial tentang tidak perlu takut deforestasi karena sawit juga pohon mencerminkan reduksi ontologis yaitu pohon unit produksi, bukan organisme dalam jaringan ekologis. Pandangan ini mengabaikan bahwa pohon dalam hutan primer memiliki fungsi ekologis yang secara kualitatif berbeda dari pohon sawit dalam monokultur industri.

Krisis Epistemologi dalam Pengambilan Keputusan

Kebijakan yang mengabaikan kompleksitas ekosistem juga mengungkapkan krisis epistemologi yaitu dominasi pengetahuan ekonomi-teknis atas pengetahuan ekologis. Parameter ekonomi seperti GDP, ekspor, penyerapan tenaga kerja menjadi satu-satunya metrik sukses, sementara indikator ekosistem biodiversitas, jasa ekosistem, resiliensi diabaikan dalam kalkulasi kebijakan.

Meski industri kelapa sawit mempekerjakan lebih dari 16,2 juta orang dan menyumbang 4,5% dari PDB Indonesia, namun produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mengemisikan rata-rata 220 juta ton setara karbon dioksida per tahun antara 2015-2022. Eksternalitas ekologis ini meliputi banjir, longsor, kehilangan biodiversitas, emisi karbon yang tidak terinternalisasi dalam perhitungan ekonomi konvensional.

Jalan Keluar: Rekonstruksi Ontologis dan Restorasi Ekosistem

Prinsip-Prinsip Restorasi Berbasis Ekologi

Mengatasi krisis ekologis memerlukan rekonstruksi ontologis: dari memandang alam sebagai objek eksploitasi menuju pengakuan atas nilai intrinsik dan relasi interdependensi ekosistem. Secara praktis, ini diterjemahkan dalam beberapa strategi:

1. Restorasi Kawasan Hulu DAS

Pakar menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan kelompok lingkungan untuk memulihkan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Prioritas harus diberikan pada:

• Reboisasi kawasan kritis di hulu dengan spesies asli yang memiliki sistem perakaran dalam
• Moratorium pemberian konsesi baru di kawasan dengan tutupan hutan tersisa
• Rehabilitasi hutan lindung dan kawasan konservasi yang telah terdegradasi

2. Penerapan Agroforestri sebagai Alternatif

Sistem agroforestri mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian, menciptakan struktur berlapis yang meniru fungsi hutan alami sambil tetap produktif secara ekonomi. Sistem ini dapat:

• Meningkatkan infiltrasi air melalui diversifikasi sistem perakaran
• Mengurangi erosi dengan penutupan tanah permanen
• Meningkatkan biodiversitas dan resiliensi ekosistem
• Memberikan diversifikasi pendapatan bagi petani

3. Restorasi Ekosistem Gambut

Konversi lahan gambut menjadi perkebunan sawit meningkat menjadi 10.787 hektare pada 2023. Gambut yang terdrainase melepaskan karbon masif dan kehilangan fungsi sebagai penyangga hidrologi. Restorasi harus mencakup:

• Pembasahan kembali (rewetting) lahan gambut yang telah didrainase
• Penanaman vegetasi asli gambut yang toleran terhadap kondisi tergenang
• Penghentian pembukaan lahan gambut baru untuk perkebunan

4. Penataan Ruang Berbasis Daya Dukung Ekosistem

Pengamat menegaskan perlunya meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) provinsi maupun kabupaten dan kota. Perencanaan tata ruang harus:

• Mengidentifikasi dan melindungi kawasan dengan fungsi hidrologis kritis
• Menerapkan zonasi berbasis risiko bencana
• Membatasi aktivitas ekstraktif di kawasan rawan longsor dan banjir bandang
• Mengintegrasikan pengetahuan lokal dan sains ekologi dalam perencanaan

5. Penegakan Hukum dan Transparansi Konsesi

Pemerintah telah memutihkan 1,7 juta hektare perkebunan sawit ilegal melalui UU Cipta Kerja. Tanpa penegakan hukum tegas, upaya konservasi akan sia-sia. Diperlukan:

• Transparansi penuh data konsesi dan perizinan
• Penegakan hukum terhadap pembalakan ilegal dan konversi kawasan lindung
• Revisi regulasi yang memfasilitasi legalisasi kerusakan lingkungan
• Partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan hutan

Transformasi Paradigma: Menuju Ekonomi Ekologis

Solusi jangka panjang memerlukan transformasi paradigma ekonomi: dari GDP-sentris menuju wellbeing-sentris yang mengintegrasikan kesejahteraan ekosistem. Ini mencakup:

Valuasi Jasa Ekosistem: Mengakui dan mengkuantifikasi nilai ekonomi dari fungsi ekosistem penyerapan karbon, regulasi air, pencegahan bencana dalam pengambilan keputusan.

Ekonomi Sirkular: Mengembangkan model ekonomi yang meminimalkan ekstraksi sumber daya dan maksimalkan daur ulang, mengurangi tekanan terhadap hutan.

Insentif Konservasi: Memberikan kompensasi finansial bagi masyarakat yang menjaga hutan, melalui skema payment for ecosystem services (PES) atau kredit karbon.

Konsumsi Bertanggung Jawab: Di tingkat konsumen, mendorong permintaan produk bersertifikat berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada komoditas berbasis deforestasi.

Kesimpulan: Memulihkan Relasi Ontologis Manusia-Alam

Banjir bandang yang melanda Sumatera bukan sekadar bencana alam, melainkan manifestasi dari krisis ontologis yang lebih dalam: ruptur relasi harmonis antara manusia dan alam akibat dominasi paradigma instrumentalis-ekonomis. Peneliti menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi titik balik menuju keseimbangan baru di mana keamanan komunitas dijamin sambil alam dilestarikan.

Dari perspektif ontologi sains, solusi fundamental bukan sekadar teknis-mekanis (bendungan, tanggul), tetapi memerlukan rekonstruksi cara kita memahami dan berelasi dengan alam. Hutan harus dipandang bukan sebagai standing reserve yang siap dieksploitasi, melainkan sebagai subjek ekologis dengan nilai intrinsik dan fungsi esensial bagi kehidupan.

Data empiris telah menunjukkan kausalitas jelas antara deforestasi masif dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir bandang. Ekosistem Batang Toru dan kawasan kritis lainnya terdesak oleh penebangan liar, pertambangan, dan ekspansi perkebunan. Tanpa tindakan transformatif, siklus bencana akan terus berulang, dengan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang semakin besar.

Restorasi ekosistem, reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan transformasi paradigma ekonomi bukan pilihan, melainkan imperatif eksistensial. Seperti ditegaskan oleh filsuf lingkungan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, melainkan meminjamnya dari anak cucu. Sudah saatnya membayar utang ekologis kita, sebelum terlambat.

 

Artikel ini merupakan refleksi kritis berbasis data dan teori, mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami dimensi teknis bencana, tetapi juga akar filosofis dan struktural dari krisis ekologis yang kita hadapi. Hanya dengan kesadaran ontologis yang mendalam, kita dapat bergerak menuju solusi yang benar-benar transformatif dan berkelanjutan. Semola alam kita lekas membaik.